Kepesertaan BPJS Kesehatan Perlu Ditingkatkan

22-04-2016 / KOMISI IX

Komisi IX DPR menggelar  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar kesehatan, Antono Suryoputro dan Prof Budi Hidayat, salah satunya untuk mendiskusikan  kepesertaan dan kemitraan dunia usaha dalam JKN (Jaminan Kesahatan Nasional).

 

Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri mengatakan, Kita memang ingin agar peserta mandiri terus bertambah, karena kita anggap peserta mandiri adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar pelayanan kesehatan apalagi BPJS Kesehatan prinsipnya gotong royong.

 

”Oleh karena itu kita ingin bagaimana peserta mandiri bertambah, dan  pada saat tertentu PBI dapat berkurang dengan kemampun masyarakat untuk menjaga dirinya semakin meningkat,” ujaranya di Gednung Nusantara I, DPR, Jakarta, Kamis (21/4/2016).  

 

Lebih lanjut syamsul mengatakan, untuk menambah peserta mandiri perlu adanya langkah untuk memperbaiki pelayanan terlebih dahulu. “Karena terkadang masyarakat tidak mempersoalkan biaya selama pelayanannya baik,” tegasnya.

 

Selain itu, Komisi IX juga mencoba mendorong agar puskesmas terus diintergritasi sehingga kualitas pelayanan, sarana prasarana lebih baik dan SDM semakin bisa diandalkan, tingkat kepercayaan masyarakat pun meningkat.   

 

“Kita ingin bagaimana pelayanan kesehataan itu semakin dekat dengan rumah, traportasinya murah dan mudah dijangkau. Ini  tugas kita untuk membenahi puskesmas, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, dan beberapa penyakit sudah dapat diselesaikan dipuskesmas (FKTP) tanpa harus ke rumah sakit,”harapnya.

 

Selanjutnya ia mengatakan, masalah INACBG’s yang harus di review ulang, agar tidak merugikan Faskes tetapi dapat melayani masyarakat dengan palayanan yang terbaik. INACBG’s itu standard pembiayaan ditentukan oleh pemerintah untuk membayar fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat, memang  banyak Faskes (Fasilitas Kesehatan) yang menyoroti hal ini bahwa INACBG’s itu terlalu rendah.

 

Nah inilah yang kita ingin dari para pakar yang kita undang hari ini, untuk membantu memberikan solusi bagaimana sebenarnya standard-standard harga yang ideal, agar tidak terlalu mahal  tetapi juga menarik bagi Faskes untuk bisa memberikan pelayanan yang  terbaik,” tuturnya.(rnm) Foto: Jay/od

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...